Inspirasi

"Students don`t Care How Much You Know until They Know How Much You care" -=Siswa tidak peduli Betapa pintarnya Seorang guru, Yang mereka pedulikan adalah apakah guru tersebut juga peduli terhadap dirinya=-
Tampilkan postingan dengan label Kurikulum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kurikulum. Tampilkan semua postingan

Kamis, 13 Desember 2012

KURIKULUM 2013

Selamat Datang Kurikulum 2013!

MULAI tahun ajaran 2013/2014, atau tepatnya Juli tahun depan, pemerintah akan mengimplementasikan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Perekat Kesatuan Bangsa atau Kurikulum 2013. Kurikulum ini diberlakukan sebagai respons atas berbagai kondisi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana didengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum ini adalah jawaban atas ancaman disintegrasi bangsa yang mewujud dalam berbagai pertikaian, kerusuhan, demonstrasi anarkis, gerakan separatis serta berbagai tragedi lainnya yang menghiasi perjalanan negeri ini. Melalui kurikulum ini, jiwa generasi baru diharapkan makin nasionalis, inklusif, menghargai perbedaan, beretika dalam menyampaikan pendapat, serta mengamalkan berbagai karakter mulia lainnya. 
Selain itu, Kurikulum 2013 juga merupakan upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi analitis pelajar Indonesia dalam menyiasati tuntutan abad XXI yang membutuhkan individu dengan kemampuan berpikir kompleks. Sebagaimana dilansir McKinsey Global Institute “Indonesia Today”, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kompetensi pelajar Indonesia dalam berpikir analitis sangat rendah. Hanya 5 persen pelajar yang memiliki kompetensi tersebut.  Angka ini menempatkan Indonesia berada di bawah pelajar Jepang, Thailand, Singapura dan Malaysia. Untuk itu, sistem pembelajaran yang berlangsung sekarang perlu dirubah sehingga memacu pelajar berpikir analitis,  kompetitif, produktif, kreatif, inovatif dan afektif yang akan dijawab melalui kurikulum ini lewat pembelajaran tematik integratif. 

Empat Aspek Perubahan

Kurikulum 2013 memiliki empat aspek yang mengalami perubahan (Anita Lie, 2012). Keempat aspek tersebut adalah standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan berfokus pada pengembangan nilai, ilmu pengetahuan dan keterampilan secara terpadu demi tercapainya kompetensi. Ada empat kompetensi inti – penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sikap, keterampilan dan pengetahuan - yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas dari tiap jenjang pendidikan.
Standar isi berfokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif. Selaras dengan dasar pemikiran ini maka mata pelajaran IPA dan IPS tidak lagi menjadi satu disiplin ilmu khusus tetapi digabungkan ke dalam enam mata pelajaran lain yakni Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Seni dan Budaya. 
Dalam standar proses, penekanannya pada perubahan strategi pembelajaran guru. Guru diwajibkan merancang dan menjalankan proses pembelajaran aktif, menyenangkan. Guru menjadi fasilitator yang mendorong peserta didik mengamati, menanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 
Standar penilaian juga mengalami perubahan dari penilaian yang hanya mengukur hasil pencapaian kompetensi menjadi sistem penilaian yang otentik yang merupakan gabungan dari penilaian terhadap sikap, keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan hasil dan proses.



Perkuat Guru

Rencana pemerintah memberlakukan Kurikulum 2013 sudah tidak dapat ditawar lagi. Memang ada uji publik dan ujicoba kurikulum dalam rentang waktu enam bulan ke depan, tetapi itu tidak akan signifikan mempengaruhi rencana matang pemerintah. Artinya, setiap aktor pendidikan termasuk guru, mau tidak mau mesti siap mengejawantahkan kurikulum ini. 
Sebagaimana sudah disampaikan banyak pengamat, pemerhati dan pelaku pendidikan, kesuksesan sebuah kurikulum sangat tergantung pada guru yang merupakan brainware, pelaksana riil atau ujung tombak di lapangan. Sebagus apa pun kurikulum itu pada ranah konsep dan tulisan, sepanjang tidak didukung oleh guru yang berkualitas mengimplementasikannya, sulitlah kita sukses dengan kurikulum ini. Karena itu, guru perlu diperkuat dan disiapkan secara sungguh-sungguh. Langkah awal dengan melatih 40.000 ribu guru sebagai pelatih inti perlu diikuti dengan pelatihan bagi guru-guru lainnya hingga semua guru dimana pun ia mengabdi mendapatkan bekal memadai terkait kurikulum ini. Sebab, jika tidak berbekal memadai, maka nasib kurikulum ini akan buram.
Untuk memperkuat guru perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, harus dipastikan bahwa semua guru di Tanah Air mengenal kurikulum ini. Langkah ini penting sebab hingga saat ini, ketika kurikulum ini sudah dalam tahap uji publik di beberapa kota besar, ternyata masih banyak guru yang ditanya tentang Kurikulum 2013 gagap, dan menjawab tidak tahu. Bahkan ada yang menggerutu, “Kurikulum lama saja kami belum paham,  muncul lagi kurikulum ini. Buat kami bingung saja.” 
Kedua, harus dipastikan pula bahwa semua guru mengetahui isi dari kurikulum ini. Karena itu, upaya diseminasi informasi terkait kurikulum ini perlu digalakkan dan dilakukan secara masif. Mengapa? Berdasarkan pengalaman implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) – dua kurikulum yang berlaku sejak zaman reformasi bergulir, banyak guru yang hingga akhir hayat kedua kurikulum tersebut tetap bingung tentang isi kurikulumnya. Sebagaimana terlihat dalam banyak kasus, guru berprinsip, apa pun kurikulumnya, metodenya sama, ceramah atau CBSA – Catat Bahan Sampai Abis. Guru tetap berperan sebagai sumber kebenaran yang wajib didengar oleh siswanya. Praktik yang sangat bertentangan dengan nafas dari Kurikulum 2013 yang menghendaki siswa yang aktif, kreatif, inovatif dan produktif.
Ketiga, pelatihan guru secara serius, dan sungguh-sungguh. Kata serius, dan sungguh-sungguh perlu digarisbawahi karena potret kelabu kurikulum-kurikulum sebelumnya bukan karena konsepnya yang salah tetapi karena tidak adanya keseriusan melatih guru hingga benar-benar mahir mengaplikasikan kurikulum dalam kelas. Kebanyakan pelatihan guru yang diselenggarakan tidak lebih dari aktivitas “leissure time”, menghabiskan waktu untuk sejenak bebas dari jebakan rutinitas tanpa hasil maksimal. Hasil penelitian Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan bahwa lebih dari 50 persen guru di 20 kota di Indonesia ternyata minim mengikuti pelatihan. Bila kurikulum ini mau berhasil maka guru harus benar-benar dilibatkan dalam pelatihan tanpa pandang bulu sehingga dapat lahir guru yang terlatih dan terampil. Jika tidak, pemeo ganti menteri ganti kurikulum ada benarnya. Kurikulum baru bukan sarana meningkatkan daya saing generasi muda tetapi sekadar penegasan bahwa sang menteri juga mampu membuat kurikulum baru. 
Selamat datang Kurikulum 2013!


Jumat, 02 Desember 2011

EVALUASI DIRI SEKOLAH


PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
Pada tataran operasional, penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengindentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M). EDS/M sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan begitu juga halnya di SMPN 35 Padang.
Kondisi SMPN 35 Padang pada dasarnya masih membutuhkan pembinaan secara kontiniu dan signifikan, karena dengan diadakannya Evaluasi Diri Sekolah semakin jelasnya kekurangan dari SMPN 35 Padang ini dan akan lebih dikembangkan untuk ke depan.
















DAFTAR ISI

Nomor Bagian Halaman
Lembar Pengesahan i
Kata Pengantar ii
Pendahuluan iii
1. Standar Isi ……………………………………………………………………………. 1

2. Standar Proses …………………………………………………………………….. 2

3. Standar Kompetensi Lulusan ……………………………………………….. 5

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ………………………. 6

5. Standar Sarana dan Prasarana ……………………………………………. 7

6. Standar Pengelolaan ……………………………………………………………. 8

7. Standar Pembiayaan ……………………………………………………………. 11

8. Standar Penilaian …………………………………………………………………. 12

Penutup
Download disini


Kamis, 01 Desember 2011

LAPORAN ANALISIS KONTEKS


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi ideal suatu sekolah sesuai SNP

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pengertian masing-masing standar tersebut adalah :
a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
b. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

2. Kondisi riil sekolah

2.1. Sarana dan prasarana sekolah
Tanah dan halaman
Tanah sekolah sepenuhnya milik Negara dengan luas total areal 6.000 m2. Keadaan tanah sekolah SMP Negeri 35 Padang:
Status : Milik Negara
Luas tanah : 6.000 m2.
Luas bangunan : 4.189 m2
Gedung sekolah
Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Namun ada beberapa bangunan dalam kondisi rusak. Keadaan gedung SMP Negeri 35 Padang sebagai berikut :
Luas Bangunan : 4.189 m2
Ruang Kepala Sekolah : 1 Baik
Ruang TU : 1 Rusak Ringan
Ruang Dewan Guru : 1 Baik
Ruang Kelas : 8 Baik dan 3 Rusak Sedang
Ruang Lab. IPA : 1 Baik
Ruang Perpustakaan : 1 Rusak ringan
Ruang BK : 1 rusak berat
Lab. Komputer : 1 Baik
Ruang UKS : 1 baik
2.2. Anggaran Sekolah
Anggaran Sekolah berasal dari dana pemerintah yang merupakan Dana BOS.
DOWNLOAD DISINI
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KURIKULUM SMP NEGERI 35 PADANG





A. RASIONAL
1. Latar Belakang
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta sesuai dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Kesatuan Pendidikan (KTPS ) mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi ( SI) dan Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikkulum.
Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik belajar untuk :
a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b) Memahami dan menghayati jati diri,
c) Mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
d) Hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
e) Membangun dan mengembangkan kecerdasan melalui Pembelajaran yang Aktif, Interaktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan ( PAIKEM ).
Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah fikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan berbasis sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efesiensi manajemen berbasis sekolah dan perubahan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesenambungan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut sekolah perlu mengadakan profesional untuk mencapai adanya mutu sekolah, serta meningkatkan fasilitas sekolah dalam mencapai standar nasional. Untuk itu perlu disusun sebuah kurikulum operasional sekolah yang mengacu pada standar nasional yang disebut Kurikulum SMP Negeri 35 Padang.
  1. Landasan Hukum
Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 35 Padang mengacu kepada:
· Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
· PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
· Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
· Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
· Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang Implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
· Permendiknas No. 6 tahun 2007 tentang perobahan permen 24 th 2006
· Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan
· Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan
· Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
· Memperhatikan pedoman penyusunan KTSP dari BSNP
· Peraturan Daerah yang relevan
Untuk Lebih Lanjut : Download

Komentar facebook